Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, dana desa dalam tiga tahun terakhir berhasil menurunkan kemiskinan di desa sebesar 4,5 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan penurunan angka kemiskinan di kota yang berjumlah 4 persen.

“Kita menyelamatkan 10 juta kemiskinan di desa. Tapi masih ada 16 juta atau 12 persen kemiskinan di desa, masih tinggi, PR kita masih banyak. Kita wajib memastikan bahwa program (dana desa) yang baik ini terus berkelanjutan,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Public Lecture Desa Maju, Rakyat Sejahtera, Indonesia Makmur yang diselenggarakan oleh DPP Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (10/3).

Ia mengungkapkan, dana desa juga berhasil menurunkan gini ratio perdesaan dari 0,334 menjadi 0,32. Selain itu, juga mengurangi angka stunting di Indonesia hingga 10 persen yakni dari 37 persen menjadi 27 persen.

“Kita bisa mengurangi gini ratio di desa. Kalau kita perhatikan gini ratio di desa hanya 0,32, gini ratio di kota 0,407 dan gini ratio nasional 0,39,” ungkapnya.

Menteri Eko mengatakan, dana desa yang disalurkan dari tahun 2015 hingga tahun 2018 cukup fantastis yakni sebesar Rp187 Triliun. Di tahun 2018 ini, sebesar 30 persen dari Rp 60 Triliun dana desa tahun digunakan untuk membayar upah pekerja proyek dana desa. Meski demikian ia mengingatkan, bahwa dana desa tidak boleh digunakan untuk membayar gaji perangkat desa.

“Dana desa bukan untuk gaji (perangkat desa). Semua biaya perangkat desa ada di ADD-nya (Alokasi Dana Desa). Tapi saya kasih tahu, perbesar BUMDes-nya (Badan Usaha Milik Desa) agar PAD-nya (Pendapatan Asli Desa) bisa meningkat, sehingga sebagian keuntungan BUMDes juga bisa untuk menambah pendapatan perangkat desa,” terangnya.

Menteri Eko juga mengingatkan agar tidak satu pun kepala desa tergoda untuk menyelewengkan dana desa. Pasalnya, jika satu persen saja kepala desa yang tergelincir maka sebanyak 750 kepala desa akan terkena kasus. Selain merugikan desa setempat, hal tersebut juga akan berpengaruh pada semangat dan produktivitas desa lainnya.

“Kalau tidak korupsi dan hanya persoalan kesalahan administrasi, tidak boleh dikriminalisasi. Kalau dikriminalisasi, kepala desa bisa telepon ke Satgas Dana Desa di 1500040. Dalam waktu 3x24 jam kita akan kirim tim untuk advokasi dan kirim bantuan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pada hakikatnya dana desa disalurkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Berbagai infrastruktur yang dibangun dari dana desa, selain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di desa.

“Tiga tahun ini dana desa mampu membangun lebih dari 121.000 kilometer jalan desa. Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Desa mampu membangun 1.960 kilometer jembatan, tambatan perahu, embung, sarana olahraga, irigasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa juga mampu membangun lebih dari 291 ribu unit penahan tanah longsor. Ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia,” ujarnya.

Pendamping desa harus benar-benar mengawal dan mengawasi program padat karya dana desa sehingga tidak berbentur dengan aturan-aturan lainnya. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKTrans), M. Nurdin, saat memberikan arahan dalam kegiatan Ministerial Forum yang dihadiri oleh para Bupati, di Sekretariat APKASI Jakarta, Kamis (8/3).

Ia mengatakan, dalam program padat karya tersebut dana desa harus dilaksanakan secara swakelola. Diharapkan melalui program tersebut, masyarakat desa yang bekerja di perkotaan tertarik untuk kembali dan mendapatkan pekerjaan di desa.

“Cash for work (program padat karya tunai) itu untuk menggarap tenaga kerja di desa dan memanfaatkan sumber daya alam di desa untuk pembangunan irigasi, embung, dan sebagainya,” ujarnya.

Nurdin menambahkan, pelaksanaan dana desa sebaiknya mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Ia menyarankan, menu kegiatan dana desa sebaiknya dipersempit dan fokus pada pembangunan infrastruktur tertentu sehingga hasil pembangunan menjadi lebih maksimal.

“Menu kegiatannya bisa dipersempit saja, tidak perlu banyak kegiatan yang dilakukan. Sehingga memiliki impact terutama untuk infrastruktur yang dibutuhkan oleh desa,” ujarnya.

Ia melanjutkan, program padat karya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu tanpa harus meninggalkan pekerjaan lain seperti halnya bertani. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan dana desa sebaiknya tidak dilakukan pada saat musim tanam maupun panen.

“Paling proyek dana desa ini dikerjakan sekitar tiga bulan. Upah kerja bisa dibayar secara harian atau mingguan dari dana desa tergantung kesepakatan. Diharapkan bukan saat musim tanam atau panen agar masyarakat tetap bisa bertani,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa tahun 2018 sangat mengutamakan azas kesetaraan dan mengurangi kesenjangan. Afirmasi pembagian dana desa saja misalnya, mengalami perubahan dengan memberikan jumlah dana desa terbanyak bagi desa-desa miskin.

“Kalau tahun sebelumnya, 90 persen alokasi dasar dari dana desa dibagi rata ke seluruh desa, kemudian 10 persen dengan variabel jumlah penduduk, kesulitan wilayah, geografis, penduduk miskin, dan sebagainya. Tahun 2018 ini, variabel yang tadi ( jumlah penduduk, kesulitan wilayah, geografis, penduduk miskin ) diubah menjadi 20 persen. Kemudian 3 persen untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sehingga desa tertinggal mendapatkan dana yang lebih besar sehingga ada kesetaraan,” terangnya.

Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul yang menjadi juara pertama Lomba Desa Tingkat Kabupaten, berhasil menjadi nominasi pada Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur. Terkait prestasi tersebut, Selasa (9/5),  Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur mengunjungi sekaligus menilai langsung desa yang memiliki motto Idaman (Indah Damai dan Aman).

Dengan diiringi oleh arak-arakan seni barongan, tim penilai disambut oleh Wakil Bupati Trenggalek di Gedung Balai Pertemuan Kecamatan Panggul. Kedatangan tim penilai juga dihibur dengan penampilan siswa-siswi SD yang menarikan tarian khas Turonggo Yakso. Usai penyambutan, tim penilai kemudian menuju Balai Desa Wonocoyo untuk mendengarkan paparan dari Kepala Desa.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Trenggalek, H. Mochamad Nur Arifin, segenap tim penilai Lomba Desa, Kepala Dinas PMD Kabupaten Trenggalek, Muspika Panggul, Perangkat Desa Wonocoyo, Kepala Desa se-Kecamatan Panggul, perwakilan masyarakat Desa Wonocoyo serta tamu undangan lainnya.

Wabup Arifin, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Tim Penilai Lomba Desa. Sekaligus juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa Lomba Desa bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mengukur sejauh mana kapasitas sebuah desa.

“Kami pertama-tama memulai dengan menyelenggarakan evaluasi diri dari Pemerintah Desa yang terkait, merujuk pada lampiran 1 Permendagri Nomor 81 Tahun 2015. Jadi kami meminta desa-desa ini mengevaluasi dirinya sampai sejauh mana desa ini, apakah sudah termasuk desa yang mandiri dengan beberapa indikator yang ada,” ungkap wabup.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Arifin juga menyampaikan beberapa keunggulan Desa Wonocoyo sehingga layak untuk mendapatkan predikat terbaik dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten Trenggalek. 

Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur, Ir. Heru Suseno, M.T., mengatakan bahwa idealnya dalam Lomba Desa adalah melalui berbagai tahapan dan tidak instan. “Ada regulasi baru terkait bagaimana pelaksanaan Lomba Desa. Pada tahap awal, desa harus melakukan evaluasi diri, kenapa begitu? karena nanti disitu akan muncul pemeringkatan, sehingga status desa itu menjadi jelas, apakah dia desa kurang berkembang, berkembang, atau cepat berkembang,” ungkapnya.

“Kalau Desa Wonocoyo ini saya yakin termasuk desa cepat berkembang karena sudah masuk tahap provinsi, ini luar biasa,” ucap Kabid Pemdes Bappemas Jatim tersebut.

“Tadi dipaparkan oleh Kepala Desa ada potensi yang luar biasa, ada Perdes yang ditujukan untuk mengkonservasi penyu, ini adalah suatu upaya desa untuk menciptakan kesejahteraan melalui beberapa Perdes,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Wonocoyo, Didik Herkunadi, menyampaikan bahwa seluruh program yang dilakukan oleh desa semata-mata adalah untuk kesejahteraan warga masyarakatnya untuk mencapai Desa Wonocoyo yang indah, damai, dan mandiri.

(Humas Kabupaten Trenggalek)

 

BAUBAU - Presiden RI Joko Widodo berikan mandat ke sejumlah menteri untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat yang tersebar di empat provinsi dengan serentak pada Sabtu (23/12). Dalam penyerahan sertifikat oleh menteri tersebut, Presiden memantau langsung dengan melakukan Video Conference dari Semarang, Jawa Tengah.

keempat provinsi tersebut yakni provinsi Sumatera Barat diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Bengkulu diserahkan oleh menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yogyakarta diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sulawesi Tenggara oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Presiden RI Joko Widodo sendiri menyerahkan langsung di Provinsi Jawa Tengah dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang mewakili presiden dalam penyerahan sertifikat di Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa dirinya diberi mandat untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat yang diantaranya berasal dari Kota Baubau dan kota Kendari, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Kolaka, Buton tengah, Wakatobi, Muna.

"Saya kebagian diwilayah sini (Sultra). Kurang lebih ada 69.666 sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat," kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo usai menyerahkan sertifikat yang dipantau langsung presiden di halaman kantor walikota Baubau, Sultra.

Dalam proses penyerahan ini dilakukan secara simbolis kepada 12 orang yang mewakili sekitar 7.000 penerima sertifikat yang hadir di kota Baubau dengan jumlah penerima yang berasal dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Eko menyampaikan bahwa Presiden Jokowi terus berupaya mengejar target penerbitan sertifikat tanah sebagai upaya pelaksanaan program reforma agraria di tanah air. Hal itu dikarenakan banyaknya sengketa lahan di Tanah Air lantaran tidak adanya sertifikat.

“Jadi, Kalau sudah pegang sertifikat, bukti untuk status kepemilikannya sudah sah karena sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang menjamin kepastian hukum pertanahan," katanya.

Eko berpesan kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk menjaga dan memanfaatkan sertifikat yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Mendes PDTT berharap sertifikat dapat dimanfaatkan untuk membantu menambah permodalan usaha sebagai agunan jaminan perbankan.

"Seandainya sertifikat ini dijadikan sebagai agunan jaminan, perlu diperhitungkan dengan benar. Jangan sampai menjadi beban dalam hal pembayaran cicilannya," katanya.

Lebih lanjut Eko menyampaikan bahwa para penerima sertifikat akan diberikan pembinaan untuk ber usaha melalui kementerian terkait maupun dari Kemdes PDTT.

"Dari Kemendes PDTT ada program yang namanya prukares. Jadi, desa yang mendapatkan sertifikat itu nanti dikaitkan dengan prukades. Jadi nanti kita link kan dengan dunia usaha, kementerian terkait dan perbankan," katanya

Lebih lanjut, menteri desa menyampaikan bahwa program dana desa yang telah dikucurkan setiap tahunnya telah memberikan manfaat dalam pembangunan desa. Apalagi, program ini juga mendapat dukungan tambahan dana dari 19 kementerian dan lembaga.

"Kita mengarahkan agar dana desa ini wajib dilakukan secara swakelola dan mempekerjakan masyarakat. Selain itu, kita minta agar dana desa juga di gunakan untuk meningkatkan perekonomian didesa dengan memprioritaskan empat program prioritas," katanya.

Empat program prioritas tersebut yakni pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), pembangunan embung, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembangunan sarana olahraga.

"Kita minta partisipasi masyarakat untuk turut mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa ini agar dalam pelaksanaan berjalan dengan baik. Karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin berkualitas proses pembangunan di kawasan perdesaan baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan," katanya.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berupaya keras mensejahterakan masyarakatnya. Kali ini melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemkab Trenggalek berusaha mendorong kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usahanya agar bisa eksis dan berkembang. Untuk mendorong hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berikan bimbingan teknis dan study lapang kepada UKM.

Bimtek dan study banding ini dilaksanakan pada hari Selasa (17/4) hingga (18/4). Mrngambil tema manajemen produksi dan pemasaran, bimtek ini difungsikan untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usahanya utamanya para pengysaha kecil dan menengah (UKM).

Usai bimbingan teknis kegiatan pemberdayaan ini dilanjutkan dengan study lapang ke Rumah Produksi UKM di Desa Kwansen Srimartani Piyungan Bantul. Rumah produksi ini merupakan hasil binaan Balai Besar Latihan Masyarakat (B2LM) Yogyakarta. 

Tak hanya itu, studi lapang juga dilakukan ke lokasi pengelolaan Sumberdaya Daya Alam (SDA), Rumah Salak yg dijadikan pusat promosi dan pemasaran, obyek kunjungan Desa Wisata dan arena edukasi/ penelitian di Desa Kenteng Kecamatan Turi Sleman. 

Bimtek ini diikuti oleh Pengusaha Kecil dan Menengah se Kabupaten Trenggalek yg bergerak dibidang pengolahan hasil pertanian yg dijadikan produk makanan khas Trenggalek yang dipandu dan dibimbing oleh instruktur dari Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta dan pelaku usaha binaan BBLM Yogyakarta.

Diharapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, Joko Wasono "dengan bimtek dan study lapangan ini diharapkan para peserta mampu mengubah pola pikir dan pola sikap dalam berproduksi, serta menghasilkan produksi yang menarik dan diminati masyarakat maupun konsumen. Selain itu, dengan kegiatan ini pengusaha kecil dan menengah ini diharapkan mampu mengklasifikasi konsumen dengan kebutuhannnya serta mampu menggairahkan serta membuka pangsa pasarbaik lokal, regionol, Nasional maupun Internasionol sebagai komodity Export," tandasnya. (Humas)

Ke Atas