Profil

Peraturan Daerah Nomor 110 TAHUN 2001 menjelaskan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

Kedudukan

Kedudukan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Fungsi

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
Pengendalian serta pembinaan pelaksanaan pembangunan desa dan pemeliharaannya;
Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan penguatan ketahanan masyarakat desa.
Pemberdayaan dan pembinaan ekonomi masyarakat desa;
Fasilitasi pemanfaatan sumber daya dan pemukiman desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna di pedesaan.
Penyelenggaraan rumah tangga dan ketatausahaan

T U J U A N

Memfasilitasi penumbuhkembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Mengupayakan agar kegiatan pembangunan desa dan masyarakat pedesaan dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri (help them to help them selves)

S A S A R A N

Terwujudnya masyarakat pedesaan yang sejahtera dan mandiri
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaaan usaha ekonomi masyarakat desa
Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaaan perempuan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di lingkungannya
Tercapainya kondisi sosial - budaya yang harmonis dan langgeng
KEBIJAKAN
1.Mengupayakan aspek - aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan dapat menjadi jaminan terciptanya peran serta masyarakat dalam setiap aktivitas kegiatan
2.Menggunakan program/ kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk ( entry point ) agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi langsung oleh masyarakat pada terwujudnya kemandirian masyarakat.
Kebijakan dan strategis:
Cara mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kebijakan, adapun kebijakan pembangunan pada dasarnya adalah penetapan pokok - pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempercepat penyelesaian masalah - masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah, sehingga masyarakat dan daerah akan lebih maju, sejahtera dan mandiri. Adapun kebijakan yang dapat dirumuskan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah :

PROGRAM

Pelayanan Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan program keuangan, barang dan kepegawaian
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Penyusunan Data Dasar Profil Desa
Penyiapan Masyarakat Pengelola Air Bersih (PAB) Pedesaan
Penyiapan Masyarakat Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Dana Pendampingan Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Fasilitasi / Sosialisasi Pendirian BUMDes
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Musrenbang Desa
Musrenbang Tk. Kecamatan
Penunjang TMMD
Perlombaan Desa
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Trenggalek Ekspo dan Carnaval
Fasilitasi Kelembagaan
Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Peningkatan Peraanan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W KSS)
Upaya Kesehatan Masyarakat
PMT - AS TK
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT)
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pengembangan Usaha - usaha Ekonomi Masyarakat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Keberdayaan Lembaga Ketahanan Desa (LKD)
Perencanaan Partisipasif Pembangunan Masyarakat Desa

Ke Atas